Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 sudah ia serahkan kepada para menteri dan pimpinan lembaga pada akhir tahun 2017 lalu. Karena itu, Presiden meminta agar seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan.

“Sekali lagi saya ingin  mengulangi, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan lama yang business as usual, yang rutinitas, yang monoton itu harus kita buang,” pesan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna Awal Tahun Anggaran 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1) siang.

Presiden meminta para pimpinan K/L harus menjadikan tahun 2018 itu betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal, sehingga diharapkan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa dituntaskan.

Dalam arsip www.setkab.go.id tercatat DIPA untuk 86 K/L pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp847,4 triliun, dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun. DIPA ini telah diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada pimpinan K/L di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 6 Desember 2017.

Peningkatan Investasi SDM

Dalam bagian lain pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna itu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar di 2018 ini pemerintah memberikan perhatian pada peningkatan investasi sumber daya manusia (SDM).

“Jumlah penduduk kita 250 juta, 60 persen di antaranya adalah anak-anak muda. Bonus demografi ini harus menjadi kekuatan dan peluang kita melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah mulai kita jalankan sejak tahun 2017,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden menekankan, pemerintah  harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga yang terlatih yang terampil sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri.

“Kita ingin keahlian, keterampilan yang diajarkan di sekolah-sekolah vokasi harus benar-benar sambung dengan dunia kerja, dengan kebutuhan industri,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta para menteri Kabinet Kerja agar  tidak melupakan calon tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP, harus di-upgrade, diperbaiki.

“Kita tingkatkan kompetensinya, misalnya melalui program pelatihan kerja, pemagangan, program sertifikasi yang juga sudah kita mulai, tetapi perlu kita perluas sesuai kebutuhan industri-industri kita,” tutur Presiden Jokowi.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDTT Eko Sandjojo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menristek dan Dikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Jaksa Agung Prasetyo. (FID/JAY/ES)

Continue Reading

Sejumlah raja dan sultan se-Nusantara hadir di Istana Kepresidenan

Sejumlah raja dan sultan se-Nusantara hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (4/1/2018). Kedatangan mereka atas undangan langsung Presiden Joko Widodo.

Merawat Adat Leluhur, Presiden Mendukung Pelestarian Kerajaan dan Kesultanan Nusantara

Sejumlah raja dan sultan se-Nusantara hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (4/1/2018). Kedatangan mereka atas undangan langsung Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, dalam satu kesempatan, Kepala Negara memang menyatakan akan mengundang para raja dan sultan untuk datang ke Istana.

Kepada para raja dan sultan tersebut, Presiden menyatakan ingin berdiskusi terkait dengan masalah-masalah di lapangan, terutama yang ada di keraton-keraton. Ia juga ingin mendapatkan masukan langsung dari para raja dan sultan itu.

"Saya ingin mendengar masalah-masalah yang ada dari yang saya hormati, yang mulia para raja dan sultan dan dari pangeran serta permaisuri yang pagi hari ini hadir," ujarnya saat mengawali audiensi di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (4/1/2018).

Berdasarkan rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab ini dihadiri oleh 88 raja dan sultan dari seluruh Indonesia dengan rincian 20 dari Sumatra, 17 dari Jawa, 3 dari Bali, 4 dari NTB, 5 dari NTT, 10 dari Kalimantan, 18 dari Sulawesi, 9 dari Maluku dan 2 dari Papua.

Salah seorang perwakilan dari para undangan dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya bagi Presiden Joko Widodo yang bersedia bertemu dengan para raja dan sultan se-Nusantara. Bahkan, dengan adanya pertemuan yang belakangan rutin dilaksanakan ini, Presiden disebut sangat mencintai rakyat dan juga segala macam adatnya.

"Atas nama seluruh raja dan sultan, kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi. Kami merasa sangat tersanjung, sejak bulan September sampai Januari ini sudah hampir empat kali kami bertemu Bapak. Di Cirebon, Medan, dan dua kali di sini. Bagi kami, Bapak bukan hanya menghormati, tapi betul-betul mencintai adat, mencintai kami," ujar Sultan Kepaksian Skala Brak, Edward Syah Pernong.

Usai mendengar segala masukan, Presiden Joko Widodo berjanji untuk menampung masukan tersebut dan nantinya akan berupaya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ia pun meminta kepada para raja dan sultan untuk memberikan laporan yang lebih detail sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

"Saya telah mencatat banyak sekali dan mungkin juga dalam bentuk tulisan sudah saya terima, nantinya secara khusus saya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang secepatnya bisa diimplementasikan," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk menyediakan alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi keraton-keraton yang mengalami kerusakan.

"Saya juga minta mengenai keraton-keraton yang perlu diperbaiki secara total. Mungkin dikerjakan setiap tahun entah 3 sampai 5, nanti saya hitung dulu anggarannya," tuturnya.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menjanjikan akan secepatnya mengumpulkan jajaran terkait dan membicarakan segala masukan yang didapat.

"Saya belum bisa menjawab, tapi akan ketemu nanti setelah saya rapat terbatas dengan seluruh kementerian yang ada. Termasuk di dalamnya mengenai sertifikasi tanah-tanah keraton yang memang belum dikerjakan. Akan saya perintahkan untuk segera dikerjakan," tuturnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Pariwisata, Arief Yahya; dan Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki. (Humas Kemensetneg)

Continue Reading