Di Era Jokowi, 73.656 Desa Teraliri Listrik

Sebarr.com, Jakarta - Pemerintah terus menggenjot ketersediaan listrik nasional hingga di perdesaan. Sejumlah desa Papua masih belum terang, namun akan diatasi dengan program pra eletrifikasi.

"Sampai September 2017 desa yang sudah teraliri listrik mencapai 73.656 desa," ungkap Sesditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agoes Triboesono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Pelayanan Ketenagalistrikan Indonesia", di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Kamis (30/11/2017).

FMB 9 kali ini juga turut dihadiri Komunikasi Korporat PT PLN I Made Suprateka sebagai narasumber. 

Menurut Agoes, sesuai dengan Road Map Pembangunan Listrik Desa 2017-2019 pada tahun depan bakal tersambung lagi listrik di 5.053 desa dan tahun 2019 sebanyak 3.975 desa. Adapun pada tahun ini jaringan PLN menerangi 5.457 desa.

Sampai September 2017 rasio desa berlistrik skala nasional sudah mencapai 97.05%. Dari rasio ini, Sesditjen Ketenagalistrikan menjelaskan, berarti masih ada sekira 7% rumah tangga di Indonesia masih belum dialiri listrik itu khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Kondisi ini paling banyak di wilayah Papua. Tercatat masih ada 2.5000 desa yang masih belum tersambung sambungan PLN. 

Rasio desa berlistrik adalah jumlah desa berlistrik berbanding dari desa keseluruhan. Artinya harus ada satu rumah yang dialiri listrik dalam satu desa tersebut. Karena untuk mengalirkan listrik ke rumah rumah akan lebih mudah, jika sudah ada rumah yang berlistrik.

"Target desa berlistrik 100% diusahakan tuntas tahun 2019," tukas Agoes Triboesono.

Program peningkatan rasio elektrifikasi antara lain Program Listrik Desa PLN, membuat Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Mini Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal, dan Pra Elektrifikasi dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). 

Dari tingkat rasio elektrifikasi rata-rata di Indonesia sebesar 90%, kenapa Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih di bawah 60%?

Agoes mengakui pada pemerintah yang lalu konsentrasi pembangunan ketenagalistrikan rata-rata di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Umumnya fokus di Jawa karena pertumbuhan ekonominya paling tinggi. 

"Pemerintah sekarang konsentrasinya ke bagian timur Indoneisa. Termasuk pembangkitnya. Diharapkan infrastruktur yang ada di wilayah tertinggal bisa dimanfaatkan ataupun ditingkatkan," ujar Sesditjen Ketenagalistrikan. (jpp)

Foto : Ilustrasi Awaludin ID 

Buat Saracen Dan Penyebar Hoax

Continue Reading

KPK Terus Pantau Pembahasan APBD

Sebarr.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau proses pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebab, anggaran daerah rawan dikorupsi oleh oknum pejabat daerah.

‎Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pihaknya memang sudah lama memantau setiap pengeluaran dan pemasukan anggaran di daerah.

Hal itu untuk mencegah dana untuk pembangunan di daerah tersebut dibancak.

"Dari sisi pencegahan, KPK telah menggapai hampir semua provinsi guna mencari tahu bagaimana daerah mengelola pengeluaran dan pemasukan," kata Saut saat dikonfirmasi, ‎Kamis (30/11/2017).

Dalam hal ini, kata Saut, pihaknya telah sempat menyambangi beberapa provinsi di Indonesia untuk program pencegahan yang diantaranya meliputi dialog dengan Kepala Daerah serta memantau pengawasan dana APBD.

"Nah, ada sejumlah saran perbaikan disampaikan. Nah kalau juga transaksionalnya muncul, dan negara rugi, maka dari situ KPK mencarinya," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK baru saja kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat di Jambi yang diduga melakukan suap pengesahan RAPBD.

Belajar dari operasi senyap itu, kata Saut, KPK akan kembali gencar melakukan upaya pencegahan di daerah. Khususnya, dalam proses pembahasan sampai pengesahan APBD. (okz)

Continue Reading

Presiden Joko Widodo || Ingatkan Kepala Daerah , Jangan Ada Yang Main Uang Apalagi APBD

KEKUASAAN PRESIDEN TERHADAP KEPALA DAERAH

Berdasarkan UU, tentu bisa asalkan memang Pimpinan Daerah itu melakukan kesalahan dan berkinerja buruk. “

Walau Pimpinan Daerah di pilih langsung oleh rakyat lewat pilkada, namun dia tetap bekerja dibawah kekuasaan presiden. Penanggung jawab pembangunan nasional itu ada pada presiden. Jadi agenda Pimpinan Daerah ya agenda Presiden.

Kalau terjadi penyimpangan maka Presiden melalui Mendagri bisa menegur , dan bisa juga merevisi kebijakan Pimpinan Daerah, bahkan perda bisa dibatalkan kalau tidak sesuai dengan UU, termasuk penetapan anggaran yang sudah disetujui DPR dapat di revisi atau di potong oleh Mendagri dan menteri keuangan.

Benarkah begitu besarnya kekuasaan Presiden?

Mari simak ulasan berikut ini.
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) di keluarkan sebulan sebelum Joko Widodo dilantik jadi presiden. RUU nya diusulkan tahun 2012 dan butuh 10 tahun untuk disyahkan DPR. UU baru ini adalah salah satu dari dua lainnya yaitu UU Desa dan UU Pemilihan Kepala Daerah, yang merupakan tiga pecahan dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengapa terdapat tiga pecahan UU sendiri-sendiri?
Karena ada keperluan penyempurnaan sesuai urusan masing-masing.
Beberapa kelemahan yang diperbaiki misalnya menyangkut konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil dan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum diatur.

Dalam UU 23/2014 tentang Pemda itu, ada pasal mengenai sanksi kepada kepala daerah berkinerja buruk atau dianggap melanggar UU.
Jika pada UU sebelumnya disebutkan bahwa kepala daerah baru bisa diberhentikan apabila sudah ada rekomendasi DPRD kepada Presiden melalui Mendagri, kini prosesnya sudah diubah.
Pada Pasal 60 UU Pemda itu, pemberhentian gubernur atau wakil gubernur bisa dilakukan oleh Presiden apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian paling lambat 14 hari. Sedangkan walikota dan bupati diberhentikan langsung oleh Mendagri jika DPRD tak mengajukan usulan. Jadi, DPRD tidak bisa mengulur-ulur waktu lagi.

Belum cukup? Lebih keras lagi pada Pasal 63, gubernur dan wakil gubernur diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bukan hanya soal itu saja, bahkan soal kecil seperti apabila Pimpinan Daerah cuti tanpa izin Presiden maka lebih dari 7 hari engga ngantor, Presiden dapat memberikan teguran keras kepada Pimpinan Daerah, dan dia harus mengikuti karantina pembinaan khusus di Puslitbang Mendagri agar ngerti tata kelola Pemda dan tahu aturan.

Pimpinan Daerah memang pejabat politik tapi dia tidak bekerja untuk mesin politik.
Dia bekerja sebagaimana layaknya, yang harus mampu menterjemahkan kebijakan presiden secara detail dalam tataran implementasi mikro.
Kinerjanya di ukur bukan dari wacana dan retorika tapi dari prestasi nyatanya bagaimana meningkatkan PAD , dan mensejahterakan rakyat. Itu aja.

Continue Reading

JKW2P : Bersama Menjaga Keberagaman

Presiden Joko Widodo saat melakukan audiensi dengan kepala suku seluruh Indonesia atau perwakilannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, (16/11/2017).

(Foto: Biro Pers Setpres)

Bersama Menjaga Keberagaman

Pemerintah menyatakan siap untuk memfasilitasi setiap hal yang berkaitan dengan pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat. Salah satunya dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk melakukan renovasi rumah-rumah adat yang memerlukan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan audiensi dengan kepala suku seluruh Indonesia atau perwakilannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, (16/11/2017).

"Kalau ada misalnya rumah-rumah adat yang perlu direnovasi pemerintah saat ini memiliki anggaran untuk merenovasi itu," ujarnya.

Indonesia dengan 714 suku menjadikan Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Keberagaman adat istiadat dan budaya ini sesungguhnya merupakan kekayaan yang sekaligus menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut informasi yang didapat Presiden, saat ini di Indonesia masih terdapat sekira 43 keraton yang masih utuh. Di samping itu, juga terdapat 29 lembaga adat yang masih terpelihara.

"Kekayaan seperti inilah yang terus saya sampaikan kepada Pak Menteri agar terus selalu kita jaga," tutur Presiden.

Terkait dengan keberagaman itu, Presiden kembali berpesan agar masing-masing pihak untuk dapat berperan menjaga persatuan di masyarakat. Gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat hendaknya diselesaikan dengan cepat agar tidak terus tumbuh menjadi benih perpecahan.

"Jangan sampai misalnya karena perhelatan politik seperti pemilihan bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden menjadikan kita tidak rukun. Yang namanya pemilu, pilih pemimpin yang baik, coblos, sudah habis itu rukun kembali. Jangan dibawa bertahun-tahun, kebencian diangkat-angkat terus. Lupa kalau kita ini saudara sebangsa dan se-Tanah Air," ucapnya.

Oleh karenanya, Presiden mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaannya atas segenap upaya yang telah dilakukan oleh para kepala suku maupun perwakilannya untuk merawat, menjaga, dan memelihara adat istiadat serta kerukunan di daerahnya masing-masing. Ia pun mengingatkan bahwa kekayaan budaya Indonesia tetap harus dijaga untuk kesejahteraan bangsa.

"Jangan sampai kita kehilangan akar budaya kita karena kekayaan itulah yang bisa menyejahterakan negara dan bangsa kita," ujarnya sekaligus mengakhiri sambutan.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (Humas Kemensetneg)

Continue Reading

JOKOWI || BRAVO TNI - POLRI ||

Tidak Butuh Waktu Lama Inilah Pasukan Khusus Yang Di Turunkan Dalam Sekejap Serang KKB Di Papua Dan Berhasil Membebaskan Sandera Di Papua
#Salam_JKW2P

Continue Reading

Poso || Semoga Mendapat Perhatian Dan Sentuhan Dari Kemensos Dan Kemenkes

Continue Reading

JKW2P : PROJO PALU SULTENG || Cebong TV Untuk Indonesia

Donor Darah Bersama RSUD Anutapura PROJO PALU SULTENG Untuk Indonesia
#Salam JKW2P

Continue Reading

Kemenkominfo Bakal Punya Satelit Internet Cepat Sendiri

Rabu, 15 November 2017

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan peluncuran satelit guna mempercepat layanan internet ke berbagai instansi seperti sekolah, desa dan puskesmas di seluruh Indonesia pada 2021-2022.

"Pada 2018 kita akan tetapkan siapa yang akan menjadi badan usaha untuk merancang membangun, meluncurkan dan mengoperasikan satelit, yang satelitnya diluncurkan perkiraannya akhir 2021 atau awal 2022," kata Menkominfo Rudiantara, di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Menurut Rudiantara, satelit milik Kemenkominfo) ini akan mempercepat layanan internet berkecepatan tinggi yang dibutuhkan oleh berbagai instansi seperti sekolah dan madrasah, puskesmas, Polres, Polsek, Kodim maupun desa yang kini belum memperoleh akses.

"Lumayan itu ada waktu tiga tahun, nanti kita cari satelit siapa yang bisa kita sewa, jadi setelah satelit kita di atas tinggal memindahkan ke satelit kita, karena kan layanan ini harus secepat-cepatnya, infrastruktur harus dibangun secepat-cepatnya, agar kita bisa kompetisi," katanya.

Rudiantara menjabarkan pada 2024 nantinya semua sudah harus terhubung dengan internet berkecepatan tinggi. Nantinnya, lanjut dia, terdapat sekitar 140-150 ribu titik baik sekolah, puskesmas maupun desa yang nantinya terhubung dengan internet kecepatan tinggi.

Untuk antena yang menjadi pendukung untuk internet di titik tersebut, nantinya harus diproduksi di daerah-daerah untuk mengembangkan perekonomian.

"Bayangkan 140 ribu-150 ribu antena kita butuhkan, kalau harga antena satu Rp2 juta, Rp3 juta, sudah berapa ratus miliar akan kita sebar ini ke daerah," tandas Menkominfo.

Continue Reading

BHINEKA TUNGGAL IKA

Bhineka Tunggal Ika Bawa Kevin Lilliana Menang Miss International 2017

Rabu, 15 November 2017

Kevin Lilliana menjadi pemenang Miss International 2017. Dia menjadi pemenang setelah memberikan pidato mengenai Bhineka Tunggal Ika, dengan begitu memukau.

Kevin Liliana dinobatkan sebagai pemenang Miss International 2017 di Tokyo Dome City Hall, Jepang, Selasa (14/11/2017). Pemenang Miss International 2016 Kylie Verzosa memberikan ucapan selamat kepada Kevin di atas panggung sekaligus mengumumkan wakil Indonesia itu menjadi pemenang.

Sebelum dinyatakan pemenang, Kevin Lilliana bersama tujuh finalis lain yang masuk babak delapan besar diminta untuk berpidato. Kevin pun tampil di atas panggung dengan percaya diri berbicara mengenai Bhineka Tunggal Ika.

"Bhineka Tunggal Ika adalah filosofi dari negara saya, berbeda-beda tapi tetap satu jua," demikian mojang Bandung itu membuka pidatonya.

Deretan kata Kevin mengenai Bhineka Tunggal Ika ini sukses memukau juri dan penonton Miss International 2017. Sementara finalis lainnya, membahas mengenai perdamaian dunia dan kesejahteraan hingga kebahagiaan.

"Saya percaya bahwa kunci kebahagiaan adalah cinta dan saling memahami. Kami mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan masa depan yang cerah dan bahagia untuk anak kita. Dengan Miss International mari menciptakan aksi positif di dunia," kata Natsuki Tsutsui, Runner Up 4 Miss Internatinal 2017

"Di tangan kita ada perang yang harus kita hancurkan karena kurangnya rasa hormat dan toleransi. Kita bisa selesaikan dalam sebuah cara damai, kita bisa menemukan seribu cara untuk mengkomunikasikan ke yang lain untuk menemukan kedamaian," sepenggal pidato Jocelyn Mieles, Top 8 Miss International 2017

Berikut pidato lengkap Kevin Lilliana saat malam final Miss International 2017:

"Bhineka Tunggal Ika adalah filosofi dari negara saya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan kepercayaan. Itulah sebabnya saya sangat percaya dengan bersatu dalam keberagaman. Dunia ini sendiri adalah tempat yang indah, karena adanya keberagaman bukan keseragaman. Jika saya menjadi miss international, saya akan sebarkan nilai positif ini, yaitu untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada, karena saya tahu setiap negara memiliki budaya, karakter dan identitas masing-masing. Oleh karena itu, ayo kita buat solusi terbaik dengan mempelajari, memahami dan mengh

argai satu sama lain."

SHER💟

Continue Reading

Projo Seluruh Indonesia Diminta Bergerak Lindungi KPK

Home »

Nasional

 »

Hukum

Korupsi KTP Elektronik

Projo Seluruh Indonesia Diminta Bergerak Lindungi KPK

Sabtu, 11 November 2017
Ketua bidang Hukum dan Konstitusi DPP PROJO Silas Dutu turut menyoroti soal Ketua DPR Setya Novanto yang kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Usai mengumumkan status tersangka Setya Novanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengakhiri dengan pernyataan meminta dukungan masyarakat kepada KPK dalam pengusutan kasus yang merugikan negara Rp 2,3 trilliun.

"Permintaan dukungan dari masyarakat tersebut mengindikasikan makin masif dan intensnya tindakan teror, intimidasi dan perlawanan yang dihadapi KPK dalam pengusutan kasus e-KTP," ujar Silas Dutu dalam keterangan persnya, Sabtu (11/11/2017).

Merespon permintaan dukungan Komisioner KPK tersebut, Silas Dutu menjelaskan "suara hati nurani PROJO adalah suara hati nurani rakyat dimana kesadaran kolektif PROJO adalah kesadaran untuk mencegah dan melawan tindakan-tindakan koruptif untuk mengubah nasib rakyat Indonesia menjadi lebih baik.

Dengan kesadaran itu pula, PROJO mendukung sikap tegas Ketua Dewan Pembina PROJO yaitu Presiden Jokowi yang bertindak cepat melindungi Komisioner KPK dari berbagai teror, intimidasi dan perlawanan dari para tersangka koruptor dan dengan tegas memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk menghentikan pengusutan laporan pemalsuan surat yang ditujukkan kepada Komisioner KPK tersebut.

"Sikap Presiden Jokowi tersebut adalah bukti Presiden hadir dan berpihak pada nasib rakyat sekaligus menyatakan tidak ada ruang kompromi bagi siapapun berupaya menghambat kinerja KPK," tegasnya.

Bagi PROJO, lanjut Silas Dutu, teror, intimidasi dan upaya-upaya perlawanan dengan berbagai tindakan premanisme termasuk secara politik maupun hukum yang ditujukkan untuk melemahkan KPK itu sama saja dengan mengusik nurani rakyat yang menginginkan bebas dari korupsi dan berhak atas hidup lebih baik.

"Karena itu, PROJO menyatakan teror, intimidasi dan berbagai upaya pelemahan KPK adalah kekejian bagi PROJO sehingga menyerukan kepada PROJO seluruh Indonesia untuk bersiap bergerak melindungi KPK jika pelaporan terhadap Komisioner KPK dan perangkatnya berujung pada pertarungan "cicak versus buaya" versi baru," tambah Silas Dutu.

Continue Reading

Presiden Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Untuk 4 Tokoh

Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada empat tokoh yaitu Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid asal Nusa Tenggara Barat, Laksamana Malahayati dari Aceh, Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan Prof. Drs. H. Lafran Pane asal Yogyakarta di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 9 November 2017.

(Foto: Biro Pers Setpres)

Presiden Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Untuk 4 Tokoh

Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada empat tokoh yang telah ditentukan berdasarkan pedoman yang ada. Penganugerahan gelar tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan hari Pahlawan tahun 2017.

Dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, keempat tokoh penerima anugerah gelar Pahlawan Nasional ialah Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid asal Nusa Tenggara Barat, Laksamana Malahayati dari Aceh, Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan Prof. Drs. H. Lafran Pane asal Yogyakarta.

Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada keempatnya melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 9 November 2017 dengan dihadiri oleh ahli waris dari keempat tokoh tersebut.

Mengutip siaran pers Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Sekretariat Militer Presiden Laksma TNI Imam Suprayitno, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut memperhatikan petunjuk Presiden Republik Indonesia sesuai usulan dari Kementerian Sosial mengenai permohonan pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sendiri dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. (Humas Kemensetneg)

Continue Reading

PROJO

Yth. Ketua Umum PROJO, Segenap Pengurus DPP, Panitia JAS MERIT, Seluruh Peserta JAS MERIT, dan Seluruh Kawan-kawan PROJO

Merdeka!

Pelaksanaan JAS MERIT dalam rangka turut menyampaikan rasa berbahagia kita atas dihelatnya Pernikahan Putri Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Mbak Kahiyang Ayu - Mas Bobby Nasution,  telah selesai kita laksanakan pada tgl 6-8 Nopember 2017

Selaku penanggungjawab kegiatan ini, saya bersama panitia menyampaikan permohonan maaf atas segala ketidaknyamanan, kekurangan, dan keselahan dalam penyelenggaran kegiatan JAS MERIT.

Saya sampaikan juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi luar biasa, kesabaran, dan kesukarelaan peserta yang berasal dari kawan-kawan PROJO dari berbagai daerah dalam mengikuti kegiatan JAS MERIT.

Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Ketua Umum PROJO, Bung Budi Arie Setiadi atas dedikasi dan dukungan yang sangat impresif atas terselenggaaranya kegiatan JAS MERIT ini.

Semoga pelaksanaan JAS MERIT ini memberi arti yang positif bagi mempelai berdua Kahiyang Ayu-Bobby Nasution,  dan juga mampu mengakselerasi konsolidasi PROJO dalam mengoptimalkan dukungan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam meneruskan perjalanan roda kepemimpinan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terimakasih.

MERDEKA!!!

HANDOKO
Sekretaris Jendral PROJO

Continue Reading

Projo Sulteng

https://m.youtube.com/watch?v=KH-oF4aQiZk

Continue Reading

Presiden Joko Widodo

Terima kasih kepada bapak, ibu, kerabat dan handai taulan atas doa dan restu yang dihaturkan untuk pernikahan Kahiyang Ayu dan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Semoga Allah SWT berkenan atas doa-doa kita semua.

Amin ya Rabbal Alamin.

Sekali lagi, terima kasih.

Continue Reading

Peace In Love AID 2107

https://m.youtube.com/watch?v=F7XkvAIauAQ&feature=share

Continue Reading

AID

MASUK awaludin ibrahim darise Awaludin ID Projo Sulteng 2 Nov, 14.32  Berbuatlah yang baik, berharap yang benar kan datang.. Berusahalah yang benar, berharap yang baik kan tiba.. Tidak lah perlu keterangan, jangan sampai kegelapan, hanya dengan terlihat, semua akan lebih jelas..

Continue Reading

JKW2P

🗣🗣 ** 🙇🏻‍♀🙇🏻‍♀ Kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya, pasti akan capek. Tetapi tanam saja bunga. 🌺🌷🌺🌷 Maka kupu-kupu 🦋🦋🦋 akan datang sendiri dan membentangkan sayap-sayapnya yang dijamin indah , bukan hanya kupu-kupu yang datang, tetapi dgn teman-temannya, si lebah,..... capung.... dan lainnya, juga akan datang *menambah warna warni keindahan.* Sama halnya dalam kehidupan di dunia ini... *Ketika kita ingin kebahagiaan dan keberuntungan yang natural, hakiki, dan abadi.* Tanam saja kebaikan demi kebaikan, kebajikan demi kebajikan. Pasti kebahagiaan dan keberuntungan akan dilimpahkan oleh Allah, bukan hanya satu. tetapi,...... *BANYAK KEBAIKAN & KEBERUNTUNGAN.* *Oleh karena itu, selagi kita masih diberi hidup dan kehidupan, mari kita membangun taman-taman bunga kita.* *_TANAMLAH KEBAIKAN...MAKA PADA SAATNYA ... KITA AKAN MENUAI KEBAIKAN_* [ _sopo sing nandur bakal ngunduh_ ] *ngunduh wohing pakerti* 🏹🌴🌴🌿

Continue Reading