Sebarr.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau proses pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Sebab, anggaran daerah rawan dikorupsi oleh oknum pejabat daerah.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pihaknya memang sudah lama memantau setiap pengeluaran dan pemasukan anggaran di daerah.
Hal itu untuk mencegah dana untuk pembangunan di daerah tersebut dibancak.
"Dari sisi pencegahan, KPK telah menggapai hampir semua provinsi guna mencari tahu bagaimana daerah mengelola pengeluaran dan pemasukan," kata Saut saat dikonfirmasi, Kamis (30/11/2017).
Dalam hal ini, kata Saut, pihaknya telah sempat menyambangi beberapa provinsi di Indonesia untuk program pencegahan yang diantaranya meliputi dialog dengan Kepala Daerah serta memantau pengawasan dana APBD.
"Nah, ada sejumlah saran perbaikan disampaikan. Nah kalau juga transaksionalnya muncul, dan negara rugi, maka dari situ KPK mencarinya," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, KPK baru saja kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat di Jambi yang diduga melakukan suap pengesahan RAPBD.
Belajar dari operasi senyap itu, kata Saut, KPK akan kembali gencar melakukan upaya pencegahan di daerah. Khususnya, dalam proses pembahasan sampai pengesahan APBD. (okz)
0 komentar:
Posting Komentar