#PialaDunia2018
#LagiAsyik
#GoyangDuaJari
#Part1
#Part2
#Part3
Presiden Joko Widodo : Mengunjungi Para Pemudik di Terminal Bis Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat
Senin, 11 Juni 2018 | 0 komentar
Presiden naik ke salah satu bis yang telah penuh terisi. Kedatangan Presiden disambut meriah para pemudik dan masyarakat sekitar
Dalam kesempatan ini pun tak lupa Presiden mengucapkan selamat hari raya Idulfitri. Presiden berharap momen Idulfitri ini bisa semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
"Saya mengucapkan selamat Idulfitri 1 Syawal 1439 H. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kefitrian kita semakin mempererat kesatuan dan persatuan dalam berbangsa serta berguna untuk membangun bangsa ini ke depan.”
📷 BPMI - Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mendadak mengunjungi para pemudik yang memenuhi Terminal Bis Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/6) kemarin.
Mengenakan kemeja putih dan peci hitam, Presiden Jokowi yang tiba di Terminal Bis Baranangsiang pukul 14.20 WIB, naik ke salah satu bis yang telah penuh terisi. Kedatangan Kepala Negara ini pun disambut meriah para pemudik dan masyarakat sekitar.
Di dalam bis Presiden berbincang dengan beberapa pemudik. Ia menanyakan tujuan para pemudik ini. Tiga pemudik yang ditanya Presiden masing-masing pulang Winangun, Kebumen, dan Banyumas.
Setelah berbincang dengan beberapa pemudik, Presiden pun mendoakan agar para pemudik tiba dengan selamat di tujuannya masing-masing.
“Kita mendoakan tiba selamat di kampung halaman. Selamat menikmati waktu bersilaturahmi dengan sanak saudara, dengan teman, dengan handai taulan, berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, dan tentu saja berbagi rezeki,” ucap Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan ini pun tak lupa Presiden mengucapkan selamat hari raya Idulfitri. Presiden berharap momen Idulfitri ini bisa semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Saya mengucapkan selamat Idulfitri 1 Syawal 1439 H. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kefitrian kita semakin mempererat kesatuan dan persatuan dalam berbangsa serta berguna untuk membangun bangsa ini ke depan,” kata Presiden Jokowi.
Setelah menyapa pemudik, Presiden meninggalkan Terminal Baranangsiang untuk kembali ke Istana Bogor. (BPMI Setpres/ES)
____________________________________________
Pemerintah melakukan pemantauan arus mudik Lebaran 2018 dengan meninjau langsung kondisi arus mudik di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Minggu (10/6).
Rombongan bertolak dari Jakarta sekitar pukul 08.00 WIB dan melakukan pemantauan dari udara menggunakan helikopter. Total ada 4 helikopter yang digunakan.
Titik pertama yang dikunjungi adalah Pos Polisi di Cikopo, Purwakarta Jawa Barat. Di sana rombongan meninjau dan menerima paparan dari Kapolda Jawa Barat terkait pantauan arus mudik di wilayah Jawa Barat.
Kemudian rombongan berlanjut ke titik kedua yaitu di Gerbang Tol Kertasari. Di tempat ini rombongan kembali melakukan meninjau serta menerima paparan dari Kapolda Jawa Tengah terkait pantauan arus mudik di wilayah Jawa Tengah.
Lalu titik terakhir yang dikunjungi adalah di rest area 575 Ngawi, Jawa Timur. Di sini rombongan juga melakukan meninjau serta menerima paparan dari Kapolda Jawa Timur terkait pantauan arus mudik di wilayah Jawa Timur.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kunjungannya di Ngawi mengatakan hasil pemantauan menunjukkan pada H-5 ini arus mudik berjalan lancar dan baik. Menhub menegaskan bahwa apabila ditemukan antrean di pintu tol, maka adalah kewenangan Korlantas untuk bisa melakukan diskresi.
“Semua berjalan baik. Kami pantau juga dari atas, kalaupun ada macet sedikit karena kecelakaan. Tadi ada antre panjang yang di pintu tol tapi belum sampai 5 km. Alangkah baiknya apabila kita bisa mengatur dengan baik, makanya kita tegaskan lagi kewenangan Kakorlantas untuk bisa melakukan diskresi apabila kemacetan itu terjadi dan kita lihat memang tadi itu sudah wajar untuk dilakukan pelepasan di pintu tol,” jelas Menhub.
Menhub menambahkan kewenangan Kakorlantas untuk melakukan diskresi di pintu tol adalah hasil dari rapat koordinasi antara semua stakeholder.
“Melalui rapat koordinasi, semua kewenangan di lapangan ada di bawah Kakorlantas. Segala keputusan dan diskresi ada di Kakorlantas.Jadi hal tersebut sudah kita putuskan sesuai dengan rapat,” sebut Menhub.
Pada kesempatan ini Menhub juga menekankan pentingnya untuk melakukan rampcheck. Khusus di Jawa Timur, Ia mengatakan bahwa telah mengunjungi beberapa terminal, namun rampcheck yang dilaksanakan belum maksimal.
Ia meminta Dishub dan Polda untuk bertindak tegas terhadap kendaraan-kendaraan yang belum di-rampcheck tersebut. Menhub juga menyebut banyak bus-bus yang bagus, namun belum mendapatkan stiker tanda telah dilakukan rampcheck.
“Untuk di Jawa Timur, secara kebetulan ketika saya melakukan rampcheck busnya bagus, tapi tidak mendapatkan stiker, padahal stiker itu menjadi panduan untuk memeriksa mereka,” sebutnya.
Lebih lanjut terkait keselamatan, guna mengantisipasi hari libur Lebaran yang biasanya digunakan masyarakat untuk berwisata, Menhub menginstruksikan Dishub dan Polda untuk memeriksa bus-bus Pariwisata.
Biasanya banyak kejadian kecelakaan di tempat-tempat wisata tersebut karena ketidaklaikan kendaraan seperti rem blong dan lain sebagainya. Karenanya Menhub meminta Dishub dan Polda untuk bertindak tegas terhadap bus-bus pariwisata tersebut.
“Setelah Lebaran banyak orang yang berwista seperti ke daerah pegunungan. Biasanya PO pariwisata hanya beroperasi pada saat-saat itu. Mereka ini seolah-olah tidak terjamah oleh peraturan. Oleh karenanya kita akan tegakkan disiplin. Saya minta Polda dan Dishub untuk melakukan penegakan hukum,” tegas Menhub Budi.
Rombongan yang melakukan peninjauan antara lain Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (BKIP Kemenhub/EN)
Presiden Joko Widodo : Setelah Tunjangan Hari Raya (THR), Akan Dilanjutkan dengan Pemberian Gaji ke-13 Pada Bulan Juli Mendatang
| 0 komentar
“Saya umumkan mengenai kenaikan tunjangan kinerja (tukin) yang akan juga diberikan di bulan Juli. TNI dan Polri semuanya naik menjadi 70 persen,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Buka Puasa Bersama Presiden Republik Indonesia dengan Keluarga Besar TNI/Polri dan Masyarakat, di Lapangan Upacara Gedung Sudirman, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6) petang.
Selain itu khusus untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa), ujar Presiden Jokowi, mulai bulan Juli ini pemerintah akan menaikkan biaya operasionalnya dari sebelumnya Rp310.000,00 menjadi Rp2.700.000,00.
“Ini melompat 771 persen,” kata Presiden Jokowi.
Bahkan untuk pendapatan operasional Babinsa yang tertinggi, lanjut Presiden Jokowi, yang sebelumnya Rp1.335.000 dinaikkan menjadi Rp3.600.000.
“Saya kira seluruh Babinsa yang mendengar apa yang saya umumkan akan sangat bergembira terutama yang berada di pelosok-pelosok,” ujar Presiden Jokowi.
Acara buka puasa bersama itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Moeljono, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (RAH/ES)
____________________________________________
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai sesama aparat negara, sudah sewajarnya dan seharusnya Panglima TNI dan Kapolri selalu berjalan beriringan, bersinergi, saling mengisi, dan saling menutupi.
“Memang sudah seharusnya seperti itu, jangan ditanyakan lagi,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Buka Puasa Bersama Presiden Republik Indonesia dengan Keluarga Besar TNI/Polri dan Masyarakat, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6) petang.
Mengenai kemungkinan pilihan politik bagi prajurit TNI dan anggota Polri, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa TNI/Polri politiknya adalah politik negara, tidak boleh kemana-mana, dan sudah jelas.
“Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, kepada Kapolri, semuanya, selalu saya tekankan itu. Politik TNI dan Polri adalah politik untuk negara. Negara itu siapa? Rakyat, pemerintah yang sah,” tegas Presiden.
Sementara terkait kenaikan biaya operasional 771% bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa), Presiden Jokowi mengatakan, bahwa Babinsa ada di seluruh wilayah terutama di pelosok-pelosok.
“Mereka ini adalah yang paling depan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang ada di daerah, yang ada di desa, yang ada di pelosok, yang ada di pinggiran. Oleh sebab itu diberikan tunjangan yang lebih. Kita berharap ada kinerja yang lebih baik, lebih konkret, lebih bagus,” ujar Presiden Jokowi. (UN/RAH/ES)
Presiden Joko Widodo Resmikan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan
Sabtu, 09 Juni 2018 | 0 komentar
Kunjungan Kerja ke Jabar, Presiden Resmikan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo hari ini, Rabu, 6 Juni 2018, mengunjungi sejumlah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam rangka kegiatan kunjungan kerja.
Presiden dan Ibu Iriana menyapa warga dengan bersalaman dan membagikan buku tulis, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Asshiddiqyah 3, yang ada di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan.
Di sana, Presiden akan bersilaturahmi dengan para ulama, tokoh masyarakat, hingga santri yang ada di pondok pesantren tersebut.
Kemudian Presiden beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Subang untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan tanah wakaf kepada masyarakat sekitar.
📷BPMI - Setpres
#Jokowi #Presiden
#JokowiKerjaJabar
#KerjaBersama
#Indonesia
Kunjungan Kerja ke Jabar, Presiden Resmikan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo hari ini, Rabu, 6 Juni 2018, akan mengunjungi sejumlah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam rangka kegiatan kunjungan kerja.
Melalui Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor, Kepala Negara beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU pada pukul 08.20 WIB.
Tiba di Helipad Lapangan Sepak Bola Desa Bayurlor, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang pukul 08.50 WIB, Presiden dan Ibu Iriana menyapa warga dengan bersalaman dan membagikan buku tulis, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Asshiddiqyah 3, yang ada di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Di sana, Presiden akan bersilaturahmi dengan para ulama, tokoh masyarakat, hingga santri yang ada di pondok pesantren tersebut.
Kemudian Presiden beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Subang untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan tanah wakaf kepada masyarakat sekitar.
Kabupaten Indramayu menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi Presiden dan Ibu Iriana dalam rangkaian kegiatan hari ini, di mana keduanya akan bermalam untuk melanjutkan kunjungan kerja keesokan harinya.
Di Indramayu, Presiden dan Ibu Iriana akan menghadiri acara Peresmian Lembaga Keuangan Mikro Nelayan di Desa Karangsong.
Presiden dan Ibu Iriana juga direncanakan akan melaksanakan ibadah salat tarawih berjemaah dengan masyarakat sekitar di masjid yang berada di Kabupaten Indramayu. (Humas Kemensetneg)
____________________________________________
Presiden Resmikan LKM Nelayan di Indramayu
Saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan nelayan, seringkali yang dikeluhkan adalah masalah permodalan dan pembiayaan. Oleh karenanya Presiden menyambut baik kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Nelayan (LKM)
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Rabu sore, 6 Juni 2018
Lembaga Keuangan Mikro, lanjut Presiden, memberikan ruang kepada nelayan ketika membutuhkan modal ada tempatnya
“Mungkin lebih pas diberikan nama Bank Mikro Nelayan,” kata Presiden
Presiden Resmikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nelayan di Indramayu
Saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan nelayan, seringkali yang dikeluhkan adalah masalah permodalan dan pembiayaan. Oleh karenanya Presiden menyambut baik kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Nelayan (LKM).
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Rabu sore, 6 Juni 2018.
Lembaga Keuangan Mikro, lanjut Presiden, memberikan ruang kepada nelayan ketika membutuhkan modal ada tempatnya.
“Mungkin lebih pas diberikan nama Bank Mikro Nelayan,” ucap Presiden.
Selain itu, Presiden mengusulkan agar bunga pinjaman yang diberikan dapat diturunkan dari 7 persen menjadi 3 persen per tahun. Usulan Presiden menurunkan bunga ini bukan tanpa alasan, mengingat pembiayaan mikro bagi nelayan ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“BLU tidak mencari keuntungan, yang penting dananya mutar di nelayan,” kata Presiden.
Presiden juga berpesan agar para nelayan cermat jika ingin meminjam uang. Para nelayan juga diimbau agar menggunakan pinjamannya itu untuk hal yang produktif.
Seperti Sugiman, anggota bakul ikan dari Indramayu. Ia meminjam sebesar Rp40 juta dari lembaga keuangan mikro tersebut, Presiden mengingatkan agar pinjaman tersebut digunakan sepenuhnya untuk usaha.
"Kalau mau pinjam tanya bunganya. Gunakan seluruhnya untuk modal kerja, modal usaha. Jangan dibeli yang lain. Jangan sampai 20 juta buat beli motor," kata Presiden sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga sempat berbincang dengan nelayan. Salah satunya adalah Carikam.
Carikam adalah seorang nelayan budidaya udang vaname, ia meminjam sebesar Rp50 juta. Saat panen setelah 3 bulan, keuntungan yang didapat sebesar Rp50 juta.
“Tapi kalau itu waktu harga bagus. Kalau sekarang harga turun, keuntungannya Rp25 juta,” ucap Carikam.
Untuk ia meminta kepada Presiden untuk menaikkan harga udang vaname.
"Ya permintaan saya kepada pemerintah khususnya untuk meningkatkan ini Pak, harga (udang vaname)," ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Presiden pun menanggapi dengan menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa intervensi urusan harga.
"Ya urusan harga itu enggak mungkin pemerintah intervensi, harga itu ditentukan oleh pasar. Kalau produksinya banyak, permintaan berkurang ya pasti harganya turun otomatis," katanya.
Oleh karena itu, Presiden pun menyarankan agar nelayan bisa memperhitungkan kapan harga naik atau turun. Dengan demikian bisa ditentukan juga kapan mulai menanam udang.
"Tapi kalau bisa kayak (udang) vaname ini yang banyak kan untuk ekspor juga, ya tolong dilihat kapan kita memulai menanam udang itu dan kapan panen dihitung betul. Sehingga harga itu betul-betul kita tahu kapan harga pas naik kapan pas harga turun," tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Di Karangsong, Indramayu, merupakan pertama kalinya penyaluran dana BLU LPMUKP melalui LKM yakni Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Jasa Hasil Windu dan
Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra. Plafon yang disetujui masing-masing adalah Rp2 Miliar untuk 100 orang pembudidaya dalam Pokdakan Jasa Hasil Windu dan Rp8 Miliar untuk 323 nelayan yang tergabung dalam KPL Mina Sumitra.
Skema permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ini sangat terjangkau bagi pelaku usaha, terutama untuk skala yang belum terjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Humas Kemensetneg)
Presiden Joko Widodo Resmikan Program Digitalisasi Sistem Pertanian di Indramayu
| 0 komentar
Hari kedua kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 7 Juni 2018, Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara Peresmian Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Sistem Pertanian.
Acara tersebut akan dipusatkan di Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) yang ada di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.
Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ma'arif di Desa Kaplongan, untuk bersilaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat sekitar.
Siang harinya, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Kabupaten Majalengka.
📸: Biro Pers Setpres
Hari Kedua di Jabar, Presiden Resmikan Program Digitalisasi Sistem Pertanian di Indramayu
Hari kedua kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 7 Juni 2018, Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara Peresmian Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Sistem Pertanian.
Acara tersebut akan dipusatkan di Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) yang ada di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.
Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ma'arif di Desa Kaplongan, untuk bersilaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat sekitar.
Siang harinya, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Kabupaten Majalengka.
Peresmian Terminal Baru
Di Semarang, Presiden akan melakukan peresmian terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani yang juga merupakan bandara terapung di atas air yang pertama di Indonesia.
Pengembangan bandara di Ibukota Provinsi Jawa Tengah tersebut juga termasuk dalam program Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017.
Untuk diketahui, terminal baru Bandara Ahmad Yani memiliki luas area 58.652 meter persegi atau hampir sembilan kali lebih besar dibanding luasan terminal bandara lama yang hanya 6.708 meter persegi.
Setelah selesai dibangun, terminal baru akan mampu menampung sebanyak 7 juta penumpang per tahun atau 19 ribu penumpang setiap harinya. Sedangkan kapasitas terminal lama hanya 800 ribu penumpang per tahun.
Selain itu, dalam terminal baru tersebut juga dilengkapi tiga unit garbarata serta 30 unit counter check in untuk mempercepat pelayanan kepada penumpang maskapai.
Sedangkan untuk luasan apron terminal baru mencapai 72.522 meter persegi sehingga mampu menampung 12 pesawat berbadan ramping (narrow body) atau konfigurasi sepuluh pesawat narrow body dan dua pesawat berbadan lebar (wide body) kargo.
Usai peresmian, Presiden beserta rombongan direncanakan akan langsung kembali ke Jakarta pada petang hari dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. (Humas Kemensetneg)
____________________________________________
Presiden Ingin Para Petani Bersinergi Tingkatkan Produksi Pertanian
Dengan segala perkembangan teknologi dan berbagai sarana perekonomian, petani saat ini tidak dapat lagi bekerja sendiri-sendiri. Sudah seharusnya para petani berkumpul dan bekerja dalam satu kelompok besar untuk meningkatkan produksi pertanian yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para petani di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Kamis, 7 Juni 2018 saat meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian sebagai upaya mewujudkan korporasi petani, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Memang sebelumnya ada GAPOKTAN dan POKTAN, penting organisasi seperti ini. Tetapi untuk bisa kita menang dalam bersaing, kelompoknya tidak bisa kecil-kecil seperti GAPOKTAN dan POKTAN. Kelompoknya harus besar seperti yang kita lihat di cara-cara kerja perusahaan besar atau korporasi. Harus dalam jumlah besar," kata Presiden dalam sambutannya.
Ia yakin sebenarnya para petani kita mampu bekerja selayaknya perusahaan-perusahaan besar beroperasi. Namun, ia menyebut satu syarat yang harus dipenuhi, yakni para petani harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar dan bersama-sama meningkatkan produktivitas.
Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang telah menjadi proyek percontohan di daerah tersebut misalnya, merupakan upaya pemerintah dalam membentuk wadah besar bagi para petani sekitar. Para petani diharapkan untuk dapat bergabung dan mengambil manfaat dari adanya wadah binaan BUMN itu.
"Ini adalah sebuah contoh pertama yang akan saya ikuti, saya lihat, selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh Tanah Air dalam mengorganisasi petani. Karena setelah kita pelajari, keuntungan terbesar dari pertanian itu didapat bukan dari pratanam, atau saat menanam, tetapi yang paling banyak adalah di pascapanennya," kata Presiden.
MBB dalam praktiknya memfasilitasi para petani untuk menjual berasnya dan mengemasnya ke dalam kemasan yang menarik. Setelahnya produk-produk pertanian itu akan didistribusikan dan dipasarkan melalui pasar daring. Menurut Presiden, dengan cara itu para petani akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar.
"Nantinya beras-beras yang ada bisa berada pada posisi beras premium, harganya beda. Kemudian menjualnya juga tidak lewat tengkulak. Petani tidak dapat apa-apa kalau caranya seperti ini. Kalau petani bisa berjualan beras baru di situlah petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak," katanya.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga mendorong para petani untuk bersama-sama pemerintah membenahi sektor pertanian nasional. Sebab di masa mendatang, pangan merupakan salah satu komoditas yang akan menjadi rebutan negara manapun.
"Negara-negara yang tidak memiliki ketahanan pangan akan bingung. Artinya peran petani akan menjadi semakin penting ke depan, menjadi semakin strategis di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia," katanya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar. (Humas Kemensetneg)
____________________________________________
Digitalisasi Sistem Pertanian, Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Presiden Joko Widodo telah meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 7 Juni 2018.
Program tersebut secara garis besar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para petani untuk berproduksi.
Direktur Digital and Strategic Portfolio PT. Telkom David Bangun mengatakan, program tersebut merupakan implementasi dari visi Presiden Joko Widodo untuk mengumpulkan para petani ke dalam sebuah kelompok besar sehingga memiliki daya saing dan keekonomian yang lebih kuat.
Telkom sendiri berperan dalam melakukan pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).
"Program ini merupakan suatu implementasi dari arahan Bapak Presiden untuk korporatisasi pertanian. Ini adalah inisiatif dari Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, beserta Pemda di mana kami membentuk yang namanya Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang didukung dengan digitalisasi sistem pertanian," ucapnya saat ditemui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di lokasi peresmian, Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.
Mitra BUMDes Bersama (MBB), sebagaimana yang disebut Bangun, dalam praktiknya akan menjadi saluran program kewirausahaan dengan menjadi mitra dalam berbagai kegiatan produksi tani seperti proses penyediaan bibit, pupuk, pengajuan kredit usaha rakyat, hingga penjualan hasil tani.
"Hari ini merupakan peresmian dimulainya proyek percontohan yang sudah berjalan di 9 kabupaten (Jawa Barat). Ada 11 MBB yang merupakan implementasi dari kewirausahaan pertanian tersebut," katanya.
Ia melanjutkan, program ini merupakan sebuah upaya untuk membuat semua program dari pemerintah baik BUMN maupun kementerian dan departemen bisa tersalurkan ke petani secara terintegrasi sehingga upaya peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi lebih efektif. Upaya tersebut telah mencakup keseluruhan proses pertanian mulai dari tahap pratanam, tanam, panen, maupun pascapanen.
"Seluruh proses tersebut menggunakan digitalisasi sistem pertanian (Logtan) yang akan berisi antara lain data tunggal petani, data lahan, dan data transaksi, sehingga penyaluran-penyaluran program pertanian dari pemerintah tersalurkan dengan efektif ke para petani," katanya, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dengan kata lain, MBB ini berperan sebagai integrator dari semua BUMN dalam menunjang bidang pertanian. Nantinya para petani cukup berhubungan dengan MBB bila memerlukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), kebutuhan benih, sarana produksi pertanian, serta asuransi bila gagal panen.
Untuk diketahui, MBB yang berlokasi di tempat yang dikunjungi Presiden Jokowi, yakni di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, juga memiliki fasilitas pascapanen berupa Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT). Fasilitas itu akan menyerap beras dari petani-petani lokal dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani. Beras tersebut kemudian dikemas dalam kemasan terbaik sehingga melepas ketergantungan mereka terhadap praktik tengkulak yang merugikan. Penjualan produk-produk pertanian itu nantinya juga akan dilakukan melalui layanan e-commerce. (Humas Kemensetneg)
Presiden Joko Widodo Hadiri Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua MPR
| 0 komentar
📷 Laily Rachev - BPMI Setpres
Presiden Hadiri Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua MPR
Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di rumah dinas Ketua MPR, Jalan Widya Chandra IV Nomor 16, Jakarta Selatan. Presiden tiba sekitar pukul 17.25 WIB, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Setibanya di tempat acara, Presiden yang mengenakan batik cokelat lengan panjang dan peci hitam, langsung disambut Ketua MPR Zulkifli Hasan. Setelah bersalaman, keduanya langsung bergegas masuk ke dalam rumah.
Presiden duduk semeja dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Tampak hadir juga para Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid dan EE Mangindaan.
Sambil menunggu waktu berbuka, acara diisi dengan ceramah keagamaan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Setelah itu, Ketua MPR selaku tuan rumah memberikan sambutannya.
Pukul 17.48 azan Magrib berkumandang. Presiden pun berbuka puasa kemudian langsung dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah yang dipimpin oleh Syekh Ali Jaber.
Selesai salat Magrib, Presiden pun menyantap hidangan yang telah disediakan.
Tampak hadir mendampingi Presiden dalam buka puasa bersama kali ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
Presiden Apresiasi Yudi Latif
Selesai acara buka puasa bersama dengan jajaran MPR, Presiden menyempatkan bertemu dengan para jurnalis. Kepada Kepala Negara, para jurnalis menanyakan perihal pengunduran diri Yudi Latif sebagai Ketua Badan Pemantapan Ideologi Pancasila (BPIP) tadi pagi.
"Ya jadi pagi tadi saya telah menerima surat pengunduran diri dari Pak Yudi Latif. Dan saya sangat menghargai upaya-upaya yang telah disiapkan dan proses-proses pembentukan UKP-PIP pindah ke BPIP. Saya kira kerja keras dan integritas Pak Yudi Latif tidak perlu diragukan lagi," kata Presiden.
Adapun alasan pengunduran dirinya, kata Presiden, adalah terkait urusan pribadi dan urusan keluarga.
"Tadi dalam surat juga disampaikan bahwa karena ada urusan pribadi urusan keluarga yang harus lebih diberikan perhatian jadi beliau mengundurkan diri," kata Presiden.
Sementara itu, terkait penggantinya, Presiden mengatakan masih terlalu dini.
"Wong baru tadi pagi," kata Presiden. (Humas Kemensetneg)
Alhamdulillah : Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
| 0 komentar
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dalam sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat (AS), Jumat (8/6) malam WIB, langsung disambut gembira oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Alhamdulillah, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,” tulis Presiden Jokowi melalui tulisan yang diunggahnya dalam akun twitternya @jokowi, beberapa saat setelah terpilihnya Indonesia itu.
Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, Presiden Jokowi menegaskan, kita (Indonesia, red) akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 suara yang diperebutkan dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) periode 2019-2020, dalam sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/6) malam WIB.
Kemenangan Indonesia ini disampaikan langsung oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak.
Selain Indonesia, dalam sidang itu juga terpilih Belgia, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Jerman sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pernyataannya sesaat setelah peristiwa yang bersejarah itu mengatakan, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan fokus kepada, pertama memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global.
“Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue, dalam penyelesaian konflik. Indonesia juga meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan,” tegas Menlu.
Kedua, Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian.
Ketiga, dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat internasional dari terorisme dan ektremisme, Indonesia akan mendorong terbentuknya global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.
Keempat, Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030. (ES)
Pak Jokowi : Kini Para Babinsa di Pelosok-pelosok Bisa Hidup Lebih Sejahtera
Jumat, 08 Juni 2018 | 0 komentar
Terima kasih Pak Jokowi.. Kini para Babinsa di pelosok-pelosok bisa hidup lebih sejahtera..
#JKW24
#JokowiLagi
Presiden Pastikan THR Daerah Akan Dibayarkan Tepat Waktu
| 0 komentar
Presiden Pastikan THR Daerah Akan Dibayarkan Tepat Waktu
Pemerintah memastikan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para aparatur negara baik di pusat maupun daerah akan diselesaikan tepat pada waktunya. Hal itu termasuk komitmen dan kesiapan anggaran THR PNS khususnya di daerah.
Presiden Joko Widodo mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, saat ini seluruh daerah telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Dalam satu atau dua hari ke depan, penyaluran THR diharapkan sudah diselesaikan.
"Seluruh daerah (542 daerah) sudah menganggarkan. Sampai saat ini, sudah sekitar 380-an daerah yang menyalurkan THR. Ini tinggal proses penyelesaian saja. Ada yang mungkin sudah diberikan minggu yang lalu. Ada yang baru diberikan minggu ini. Jadi tinggal sehari dua hari ini akan diselesaikan oleh pemerintah daerah," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis, 7 Juni 2018, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Kebijakan pemberian THR bagi para aparatur negara ini sebenarnya telah diterapkan sejak tahun 2016 lalu. Dalam keterangannya, Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa seluruh daerah yang secara keseluruhan berjumlah 542 daerah telah menganggarkan THR dalam APBD-nya.
Jumlah daerah yang telah membayarkan THR kepada para aparaturnya sampai dengan saat ini ialah sebanyak 384 daerah yang terdiri atas 25 provinsi, 66 kota, dan 293 kabupaten.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018, besaran THR tahun 2018 ini diberikan sama besarnya dengan penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2018. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana besaran THR yang diberikan sebesar gaji pokok saja.
Tahun ini, sebanyak 153 daerah menganggarkan THR bagi aparaturnya dengan besaran berupa gaji pokok, sementara 78 lainnya menganggarkan THR dengan besaran yang lebih rendah dari penghasilan bulan Mei 2018, sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut dalam APBD mereka.
Untuk itu, guna memenuhi amanat PP Nomor 19 Tahun 2018 yang berlaku pada 23 Mei 2018 kemarin, sebagian besar daerah tersebut telah menyatakan komitmennya untuk melakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.(Humas Kemensetneg)
Presiden Ingin Para Petani Bersinergi Tingkatkan Produksi Pertanian
| 0 komentar
📷Laily Rachev - BPMI Setpres
Dengan segala perkembangan teknologi dan berbagai sarana perekonomian, petani saat ini tidak dapat lagi bekerja sendiri-sendiri. Sudah seharusnya para petani berkumpul dan bekerja dalam satu kelompok besar untuk meningkatkan produksi pertanian yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para petani di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Kamis, 7 Juni 2018 saat meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian sebagai upaya mewujudkan korporasi petani, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
"Memang sebelumnya ada GAPOKTAN dan POKTAN, penting organisasi seperti ini. Tetapi untuk bisa kita menang dalam bersaing, kelompoknya tidak bisa kecil-kecil seperti GAPOKTAN dan POKTAN. Kelompoknya harus besar seperti yang kita lihat di cara-cara kerja perusahaan besar atau korporasi. Harus dalam jumlah besar," kata Presiden dalam sambutannya.
Ia yakin sebenarnya para petani kita mampu bekerja selayaknya perusahaan-perusahaan besar beroperasi. Namun, ia menyebut satu syarat yang harus dipenuhi, yakni para petani harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar dan bersama-sama meningkatkan produktivitas.
Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang telah menjadi proyek percontohan di daerah tersebut misalnya, merupakan upaya pemerintah dalam membentuk wadah besar bagi para petani sekitar. Para petani diharapkan untuk dapat bergabung dan mengambil manfaat dari adanya wadah binaan BUMN itu.
"Ini adalah sebuah contoh pertama yang akan saya ikuti, saya lihat, selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh Tanah Air dalam mengorganisasi petani. Karena setelah kita pelajari, keuntungan terbesar dari pertanian itu didapat bukan dari pratanam, atau saat menanam, tetapi yang paling banyak adalah di pascapanennya," kata Presiden.
MBB dalam praktiknya memfasilitasi para petani untuk menjual berasnya dan mengemasnya ke dalam kemasan yang menarik. Setelahnya produk-produk pertanian itu akan didistribusikan dan dipasarkan melalui pasar daring. Menurut Presiden, dengan cara itu para petani akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar.
"Nantinya beras-beras yang ada bisa berada pada posisi beras premium, harganya beda. Kemudian menjualnya juga tidak lewat tengkulak. Petani tidak dapat apa-apa kalau caranya seperti ini. Kalau petani bisa berjualan beras baru di situlah petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak," katanya.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga mendorong para petani untuk bersama-sama pemerintah membenahi sektor pertanian nasional. Sebab di masa mendatang, pangan merupakan salah satu komoditas yang akan menjadi rebutan negara manapun.
"Negara-negara yang tidak memiliki ketahanan pangan akan bingung. Artinya peran petani akan menjadi semakin penting ke depan, menjadi semakin strategis di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia," katanya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar. (Humas Kemensetneg)
____________________________________________
Digitalisasi Sistem Pertanian, Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Presiden Joko Widodo telah meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 7 Juni 2018.
Program tersebut secara garis besar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para petani untuk berproduksi.
Direktur Digital and Strategic Portfolio PT. Telkom David Bangun mengatakan, program tersebut merupakan implementasi dari visi Presiden Joko Widodo untuk mengumpulkan para petani ke dalam sebuah kelompok besar sehingga memiliki daya saing dan keekonomian yang lebih kuat.
Telkom sendiri berperan dalam melakukan pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).
"Program ini merupakan suatu implementasi dari arahan Bapak Presiden untuk korporatisasi pertanian. Ini adalah inisiatif dari Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, beserta Pemda di mana kami membentuk yang namanya Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang didukung dengan digitalisasi sistem pertanian," ucapnya saat ditemui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di lokasi peresmian, Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.
Mitra BUMDes Bersama (MBB), sebagaimana yang disebut Bangun, dalam praktiknya akan menjadi saluran program kewirausahaan dengan menjadi mitra dalam berbagai kegiatan produksi tani seperti proses penyediaan bibit, pupuk, pengajuan kredit usaha rakyat, hingga penjualan hasil tani.
"Hari ini merupakan peresmian dimulainya proyek percontohan yang sudah berjalan di 9 kabupaten (Jawa Barat). Ada 11 MBB yang merupakan implementasi dari kewirausahaan pertanian tersebut," katanya.
Ia melanjutkan, program ini merupakan sebuah upaya untuk membuat semua program dari pemerintah baik BUMN maupun kementerian dan departemen bisa tersalurkan ke petani secara terintegrasi sehingga upaya peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi lebih efektif. Upaya tersebut telah mencakup keseluruhan proses pertanian mulai dari tahap pratanam, tanam, panen, maupun pascapanen.
"Seluruh proses tersebut menggunakan digitalisasi sistem pertanian (Logtan) yang akan berisi antara lain data tunggal petani, data lahan, dan data transaksi, sehingga penyaluran-penyaluran program pertanian dari pemerintah tersalurkan dengan efektif ke para petani," katanya, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dengan kata lain, MBB ini berperan sebagai integrator dari semua BUMN dalam menunjang bidang pertanian. Nantinya para petani cukup berhubungan dengan MBB bila memerlukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), kebutuhan benih, sarana produksi pertanian, serta asuransi bila gagal panen.
Untuk diketahui, MBB yang berlokasi di tempat yang dikunjungi Presiden Jokowi, yakni di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, juga memiliki fasilitas pascapanen berupa Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT). Fasilitas itu akan menyerap beras dari petani-petani lokal dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani. Beras tersebut kemudian dikemas dalam kemasan terbaik sehingga melepas ketergantungan mereka terhadap praktik tengkulak yang merugikan. Penjualan produk-produk pertanian itu nantinya juga akan dilakukan melalui layanan e-commerce. (Humas Kemensetneg)
Presiden Soal Aksi Teror di Kampus : Proses Deredikalisasi Terus Berjalan
| 0 komentar
📷 Laily Rachev - BPMI Setpres
Presiden Soal Aksi Teror di Kampus: Proses Deredikalisasi Terus Berjalan
Terungkapnya aktivitas yang terkait dengan aksi teror di lingkungan kampus memang menjadi kekhawatiran tersendiri. Untuk menanggulangi agar paham radikalisme tidak semakin meluas, pemerintah akan terus melakukan proses deradikalisasi yang telah berjalan.
"Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang," kata Presiden ketika dimintai pandangannya oleh para jurnalis saat kunjungan kerjanya di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis, 7 Juni 2018.
Menurut Presiden, proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah misalnya melalui BNPT untuk pencegahan atau tindakan di Polri dan TNI, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Namun Presiden berharap bahwa proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.
"Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan," katanya.
Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini.
"Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian," katanya.
Ia menegaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.
"Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya," katanya. (Humas Kemensetneg)
Presiden : Terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani adalah salah satu pembenahan dari gerbang langit di Jawa Tengah
| 0 komentar
Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 7 Juni 2018
Presiden: "Terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani adalah salah satu pembenahan dari gerbang langit di Jawa Tengah,”
Bangunan terminal baru ini memiliki luas area 58.652 meter persegi atau hampir sembilan kali lebih besar dibanding luasan terminal bandara lama yang hanya 6.708 meter persegi. Hal ini juga akan meningkatkan kapasitas penumpang
📷 BPMI 2
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (7/6) siang ini, dijadwalkan akan meresmikan terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani, di Semarang, Jawa Tengah, yang juga merupakan bandara terapung di atas air yang pertama di Indonesia.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin dalam siaran persnya pagi ini mengatakan, sebelum bertolak ke Semarang, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan melanjutkan agenda kunjungannya di Kabupaten, Indramayu, Jawa Barat.
“Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara Peresmian Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Sistem Pertanian, di Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) yang ada di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu,” kata Bey.
Selain itu, menurut Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres itu, Kepala Negara juga dijadwalkan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ma’arif di Desa Kaplongan, untuk bersilaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat sekitar.
Setelah itu, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Tampung 7 Juta Penumpang
Mengenai terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Bey Manchmudin mengemukakan, bahwa pengembangan bandara tersebut juga termasuk dalam program Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017.
Terminal baru Bandara Ahmad Yani memiliki luas area 58.652 meter persegi atau hampir sembilan kali lebih besar dibanding luasan terminal bandara lama yang hanya 6.708 meter persegi.
“Setelah selesai dibangun, terminal baru akan mampu menampung sebanyak 7 juta penumpang per tahun atau 19 ribu penumpang setiap harinya. Sedangkan kapasitas terminal lama hanya 800 ribu penumpang per tahun,” ungkap Bey.
Selain itu, dalam terminal baru tersebut juga dilengkapi tiga unit garbarata serta 30 unit counter check-in untuk mempercepat pelayanan kepada penumpang maskapai.
Sedangkan untuk luasan apron terminal baru mencapai 72.522 meter persegi sehingga mampu menampung 12 pesawat berbadan ramping (narrow body) atau konfigurasi sepuluh pesawat narrow body dan dua pesawat berbadan lebar (wide body) kargo.
Usai peresmian Terminal Baru Bandara Ahmad Yani, lanjut Bey, Presiden beserta rombongan direncanakan akan langsung kembali ke Jakarta pada petang hari dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. (BPMI Setpres/ES)
____________________________________________
Empat tahun yang lalu, saat terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan terminal Bandar Udara (Bandara) Internasional Ahmad Yani yang lama dirinya merasa sedih.
“Ini airport bandar udara internasional tapi kok terminalnya seperti ini, berdesak-desakan, bangunannya juga. Ya maaf saya ngomong apa adanya, kok kumuh banget gitu. Tapi bertahun-tahun kok ya juga enggak dibangun-bangun, ada apa?,” ujar Presiden awali sambutan saat peresmian terminal baru Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis (7/6).
Untuk itu, dua tahun yang lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN lewat Angkasa Pura I untuk menghitung pembangunan Bandara Ahmad Yani sebab dirinya merasa berasal dari Jawa Tengah.”Tapi kalau langsung saya bangun, 4 tahun yang lalu langsung saya bangun, bandara yang lain belum, nah nanti ini hanya mementingkan Jawa Tengah saja nih Presiden. Pasti, pasti banyak yang ngomong gitu. Ya sudah yang lain dulu dimulai,” kata Presiden menyampaikan alasan pembangunan baru dimulai dua tahun yang lalu.
Pada kesempatan itu, Presiden mengaku kaget sebab target pembangunan selesai pada akhir Desember namun dapat diselesaikan lebih cepat dan telah dapat digunakan sekarang.
“Bandar udara yang lain waktu konstruksi saya biasanya mengecek, di sini saya enggak mengecek, tahu-tahu jadi dan tahu-tahu kaget saya,” ucap Kepala Negara.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa kekagetan dirinya juga lantaran memiliki arsitektur bagus, lingkungan cantik, dan juga karena kelihatan arus lalu lintas keluar masuk pesawat.
“Yang belum satu, runway-nya masih kurang panjang Pak Menteri. Masih berapa ini? 2.500 kelihatannya, benar ya? Ya 2.500. Jadi saya minta paling lambat akhir tahun depan itu sudah tambah jadi 3.000,” puji Presiden seraya meminta agar runway diperpanjang memenuhi standar internasional.
Pada bagian lain sambutannya, Presiden juga menyampaikan alasan mengenai fokus pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun ini.
“Supaya semakin lengkap infrastuktur kita, dan fasilitas-fasilitasnya, dan kita ingin semuanya dibuat saling terhubung, saling terintegrasi. Hasilnya mulai terlihat satu per satu, satu demi satu,” ujar Presiden menegaskan.
Selain Ibu Negara Iriana, turut mendampingi Presiden dalam acara kali ini Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (GUN/EN)
____________________________________________
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa meski Bandar Udara (bandara) Internasional Kertajati di Jawa Barat dan Bandara Ahmad Yani di Jawa Tengah sama bagusnya namun terminal baru Bandara Ahmad Yani memiliki keunggulan dari sisi lingkungan.
Selain transportasi udara, Presiden juga menyampaikan bahwa jalan-jalan tol akan siap untuk mudik tahun ini meskipun ada yang sudah operasional dan masih ada yang fungsional.
“Tetapi memang bekerja itu harus ada targetnya tanpa meninggalkan sisi-sisi keselamatan, sisi keamanan yang juga harusnya tetap kita perhatikan,” ujar Presiden Jokowi saat meresmikan terminal baru Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis (7/6).
Tahun ini mulai dari Jakarta sampai Pasuruan ini sudah tersambung, tambah Presiden, meskipun belum operasional tetapi akhir tahun ini dipastikan semuanya sudah bisa operasional.
“Dan akhir 2019, targetnya dari ujung di paling barat Jawa, di Merak sampai di Banyuwangi, akhir tahun 2019 harus sudah operasional. Ini target saya berikan kepada Bu Menteri BUMN dan Menteri PU,” tegas Presiden seraya menyampaikan bahwa target lainnya yakni pembangunan serta pembenahan berbagai terminal bandara di seluruh tanah air.
Terminal baru Bandara Internasional Ahmad Yani, menurut Presiden, adalah salah satu pembenahan dari gerbang langit di Jawa Tengah. Bandara ini, tambah Presiden, awalnya merupakan pangkalan udara TNI, dan terus berkembang menjadi bandara penerbangan sipil domestik, kemudian menjadi bandara internasional.
“Dulu, kita harus ingat ya, dulu, bandara yang dulu kapasitasnya hanya 800.000 orang per tahun yang sekarang meloncat menjadi 6,5 juta penumpang per tahun, jadi lompatannya hampir 8 kali dari 800.000 menjadi 6,5 juta penumpang per tahun, kenaikan yang sangat tinggi sekali,” papar Presiden.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa ada peningkatan pelayanan untuk kargo, dari 10.000 ton per tahun menjadi 16.000 ton per tahun. Artinya, tambah Presiden, kesempatan pengiriman kargo ke luar negeri menjadi sangat terbuka.
“Kembali lagi fasilitas-fasilitas baru yang dibuat, ini akan memanjakan penumpang, melayani penumpang, memberikan kenyamanan kepada penumpang, apalagi tadi sudah saya sampaikan bangunan fisik dan pengelolaannya menggunakan konsep ramah lingkungan, eco-green,” tambah Presiden.
Di akhir sambutan, Presiden menitipkan kepada pengelola, kepada para penumpang, khususnya masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Semarang agar terminal baru Bandara Ahmad Yani ini dijaga bersama-sama karena ini adalah milik bersama dan untuk kepentingan bersama.
“Oleh sebab itu, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya resmikan pengoperasian terminal Bandara Ahmad Yani sore hari ini. Terima kasih,” pungkas Presiden.
Selain Ibu Negara Iriana, turut mendampingi Presiden dalam acara ini Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (GUN/EN)
Asian Games Ke 18 di Tahun 2018
Kamis, 07 Juni 2018 | 0 komentar
.
Tak hanya pemerintah, masyarakat juga diharapkan untuk turut serta menyukseskan ajang pesta olahraga se-Asia tersebut. Terkini, guna mempromosikan ajang tersebut agar dikenal semakin luas, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah atlet dan figur publik untuk berbicara dan bertukar pikiran bersama dengan pemerintah
.
"Tahun ini, sebentar lagi, kita akan mempunyai sebuah perhelatan besar yang namanya Asian Games yang ke-18 di Tahun 2018 ini. Akan diikuti oleh 49 negara. Ini perhelatan yang besar," kata Presiden mengawali pembicaraan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018
.
Presiden berujar, pihaknya menginginkan agar demam Asian Games edisi ke-18 kali ini lebih dirasakan gaungnya di masyarakat. Saat ini, ia memandang hal itu belum tercapai secara luas. Oleh karenanya, ia memberikan sebuah tugas khusus kepada mereka yang hadir dalam kesempatan ini
.
"Ini baru hangat, belum demam. Oleh sebab itu, saya mengumpulkan Bapak/Ibu dan saudara di sini. Negara memanggil saudara semua untuk mendemamkan Asian Games yang ke-18 ini agar masyarakat menjadi demam semua.”
.
.
📷 BPMI - Setpres
#DemamAsianGames
#asiangames2018
#AsianGamesKita
#SuksesPenyelenggaraan
#SuksesPrestasi
#Kemensetneg
Langganan:
Postingan (Atom)
